Dalam rangka meningkatkan kualitas lulusannya semua perguruan tinggi merasa perlu melengkapi kurikulumnya dengan berbagai keterampilan keahlian praktis guna menunjang kemampuan teoritis yang sudah dimiliki, Kanwil Kemenkumham Bali menerima Kunjungan Kuliah Kerja Lapangan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Tata Negara bertempat di Ruang Dharmawangsa Kanwil Kemenkumham Bali pada Rabu (29/06). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali (Anggiat Napitupulu), Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Farkhani), Dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan serta Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Lapangan.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri , Farkhani yang menyampaikan dalam format kurikulum perguruan tinggi kebutuhan peningkatan kompetensi itu terakomodasi dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang di IAIN Salatiga termasuk dalam rumpun Mata Kuliah Keahlian (MKK). Sifat KKL yang fleksibel dan menyesuaikan kebutuhan menyebabkan lokasi dan sasaran KKL berbeda setiap tahunnya. Adapun lembaga yang dijadikan lokasi KKL ialah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, DPRD Badung, KPUD Propinsi Bali, Kemenkumham Propinsi Bali, Desa Penglipuran Bangli (Desa Terbaik dalam pengelolaan Pemerintahan Desa). Pemilihan lokasi ini didasarkan kepada sasaran strategis yang hendak dicapai yakni pemberian bekal pengetahuan kepada mahasiswa yang bersifat praktis tentang lembaga negara yang didirikan dalam rangka mengawal terwujudnya supremasi hukum di Indonesia. "Kegiatan ini bertujuan untuk memberi bekal pengetahuan kepada mahasiswa secara praktis yang bersifat informatif maupun komparatif tentang peran lembagalembaga yang berkompetensi di bidang hukum baik hukum positif, hukum Islam dan hukum adat dalam rangka mengikuti perkembangan zaman guna mewujudkan supremasi hukum di Indonesia", ujar Farkhani.
Selepas sambutan, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Anggiat Napitupulu dalam paparannya menyampaikan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Sejarah Kementerian Hukum dan HAM dan Struktur Organisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Anggiat Napitupulu juga menjelaskan terkait tugas pokok Kementerian Hukum dan HAM yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara. Selain itu Kakanwil Kemenkumham Bali menjelaskan tentang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM sebagai Instansi Vertikal Kementerian yang berkedudukan di 33 Provinsi yang bertanggung jawab Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kantor Wilayah memiliki fungsi diantaranya Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan, Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum, Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, Konsultasi dan bantuan hukum, Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan, Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia dan yang terakhir Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.
Kegiatan diakhir dengan pertukaran cinderamata antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali dengan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Fakultas Syari’ah Prodi Hukum Tata Negara.***
0 Komentar