Badung - Selasa, 5 Juli 2022, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan kegiatan Penghitungan Angka Kredit bagi Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri bertempat di Discovery Kartika Plaza Hotel Bali. Hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Sucipto), Kakanwil Kemenkumham Bali (Anggiat Napitupulu), Direktur Merek dan Indikasi Geografis (Kurniaman Telaumbanua), Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Constantinus Kristomo), Kepala Divisi Keimigrasian (Doni Alfisyahrin), Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, Koordinator, Subkoordinator dan Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Narasumber dan Peserta kegiatan.
Kegiatan yang diselenggarakan selama 3 (Tiga) hari mulai tanggal 5 s.d 7 Juli 2022 tersebut sangat penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengemban jabatan fungsional Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri. Karena tanpa adanya angka kredit berupa Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit (DUPAK), maka seorang PNS pada jabatan fungsional tidak dapat melakukan kenaikan kepangkatan, sehingga hal tersebut tentunya akan menghambat karir pegawai yang bersangkutan.
Angka kredit sendiri merupakan akumulasi dari nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai. Oleh karena itu, kegiatan ini bertujuan untuk menghitung angka kredit jabatan fungsional pemeriksa berdasarkan hasil pekerjaan pemeriksa kekayaan Intelektual (KI).
Dalam laporannya Koordinator Kepegawaian menyampaikan tujuan ini diselenggarakan adalah untuk menghitung angka kredit berdasarkan kinerja periode Januari s.d. Juni 2022 dan penghitungan ini akan dijadikan dasar untuk kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) pengemban jabatan fungsional Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri.
Dalam sambutannya, Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyampaikan pemeriksa KI merupakan motor penggerak dan ujung tombak DJKI. Untuk itu, ia berharap pemeriksa KI diberi wadah tukar pikiran serta mengundang narasumber yang ahli di bidangnya.
“Hal ini dilakukan untuk mencapai tata nilai PASTI yaitu profesional, jadi harus benar-benar profesional kalau sudah begitu pasti akan menjadi akuntabel, bertanggung jawab, rukun, bersinergi, guyub sehingga semua menjadi terasa mudah, transparan dan inovatif", jelas Sucipto
"Mari kita bangun dan Mari kita bangkitkan jiwa kita untuk membangun Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bersama-sama", lanjut Beliau
Kakanwil Kemenkumham Bali dalam sambutannya menyampaikan agar kegiatan ini dapat bermanfaat dengan baik serta memberikan wawasan maupun pengetahuan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Intelektual. Selanjutnya Beliau menyampaikan bahwa Bali dijadikan sebagai Pilot Project IP Tourism karena destinasi wisata di Pulau Dewata ini begitu banyak potensi alam dan social culture yang dapat dikembangkan dengan berbasis Kekayaan Intelektual. Mulai dari suguhan kuliner yang khas hingga potensi wisata ecotourism berupa destinasi wisata alam, wisata religi dan budaya.
"Kepada seluruh peserta agar serius dan fokus dalam mengikuti kegiatan ini sehingga dapat berkontribusi dalam pengimplementasian atau penerapan sistem terkait Penghitungan Angka Kredit Bagi Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek, dan Pemeriksa Desain Industri di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan lntelektual", terang Anggiat Napitupulu
"Jangan hanya mengejar angka kredit yang objektif tetapi yang diharapkan adalah adanya Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri yang profesional artinya kita harus fokus terhadap tugas, fungsi dan output serta tetap focus on the track", tegas Anggiat Napitupulu
Setelah memberikan sambutan, Kakanwil Kemenkumham Bali secara resmi membuka kegiatan Penghitungan Angka Kredit bagi Pemeriksa Paten, Pemeriksa Merek dan Pemeriksa Desain Industri. ***
0 Komentar